Jadi Percontohan Nasional, Wali Kota Pekalongan Paparkan Keberhasilan Adaptasi Perubahan Iklim

JAKARTA - Kota Pekalongan resmi menjadi salah satu model percontohan nasional dalam aksi ketahanan iklim berbasis masyarakat. Keberhasilan tersebut dipaparkan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, H. A. Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M., dalam Seminar Nasional Ketahanan Iklim Berkelanjutan yang berlangsung di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Rabu (24/6).

Acara berskala nasional ini dibuka secara resmi oleh Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, Franky Zamzani, S.Hut., M.Env. Dalam sambutannya, Franky mengapresiasi langkah konkret yang telah ditunjukkan oleh pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan iklim global ke tingkat tapak.

"Aksi ketahanan iklim tidak akan berdampak besar tanpa adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dan pelibatan aktif masyarakat. Apa yang dilakukan di Pekalongan adalah bukti bahwa adaptasi perubahan iklim bisa berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga," tegas Franky.

Seminar ini turut dihadiri langsung oleh Hugo Remaury dari Adaptation Fund Secretariat. Dalam pemaparannya, Hugo menyampaikan pandangan global mengenai pentingnya pendanaan internasional yang tepat sasaran untuk mendukung daerah-daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti halnya Kota Pekalongan yang menjadi salah satu penerima manfaat pendanaan global tersebut.

Sesi diskusi panel bertajuk 'Inklusi Sosial Dalam Adaptasi Perubahan Iklim: Pelajaran dari Pekalongan' yang dipandu oleh moderator Inez Stefanie (Co-founder & Partner Supernova Equatora Capital) menghadirkan jajaran pembicara ahli. Selain Wali Kota Pekalongan dan Franky Zamzani, hadir pula sebagai panelis yaitu Dr. Heru Santoso, M.App.Sc. (Ketua Kelompok Riset Perubahan Iklim, Iklim Urban dan Pembangunan Berkelanjutan BRIN), Ade Soekadis (Executive Director Mercy Corps Indonesia), serta Inda Loekman (Direktur Kebijakan Strategis dan Manajemen Pengetahuan KEMITRAAN).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pekalongan didampingi langsung oleh jajaran delegasi daerah yang terdiri dari lintas sektor pemerintahan dan keterwakilan masyarakat sipil. Dari unsur birokrasi, hadir perwakilan dari BAPPERIDA, Dinas Pertanian dan Pangan, DPUPR, Dinkominfo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dindagkop-UKM,  Dinparbudpora Kota Pekalongan, serta Camat Pekalongan Utara.

Sementara dari unsur masyarakat yang hadir dalam seminar tersebut serta berpartispasi dalam expo adalah perwakilan dari KOBAR, Kelompok Batik Ekologis, KTH Rimba Degayu, KSM TPST Mitra Brayan Resik, serta Pokja Perubahan Iklim (PI) dari delapan kelurahan, yakni Kelurahan Degayu, Panjang Wetan, Panjang Baru, Kandang Panjang, Bandengan, Padukuhan Kraton, Krapyak, dan Pasirkratonkramat.

Di hadapan ratusan peserta, Wali Kota Pekalongan membagikan pengalaman konkret mengenai peta jalan kota dalam menghadapi ancaman degradasi lingkungan, seperti bencana rob dan abrasi pesisir. Program tersebut merupakan buah kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Pekalongan, KEMITRAAN selaku National Implementing Entity (NIE), dan pendanaan global dari Adaptation Fund (AF).

"Kami berfokus pada pendekatan inklusi sosial, memastikan seluruh kelompok masyarakat terlibat secara aktif mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan," ujar Wali Kota Afzan.

Sebagai wilayah pesisir yang rentan terhadap dampak krisis iklim, Kota Pekalongan dinilai sukses mengintegrasikan aspek lingkungan dengan penguatan ekonomi lokal melalui tiga inisiatif nyata: penguatan infrastruktur adaptif drainase, pengembangan ekosistem penghidupan baru seperti silvofishery dan pelestarian mangrove, hingga sektor kreatif ramah lingkungan lewat produksi batik ekologis.

Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama adalah kunci efektivitas program adaptasi. Melalui seminar nasional dua hari ini (24–25 Juni 2026), praktik baik dari Pekalongan bersama empat daerah lainnya—Bulukumba, Maluku Tengah, DAS Sadang, dan Samarinda—diharapkan dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan nasional.

Pada hari kedua seminar, perwakilan Bapperida Kota Pekalongan bersama Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, S.E., S.Ag., M.M dijadwalkan menjabarkan strategi integrasi aksi iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) serta aspek Pengarusutamaan Gender (PPUG). Langkah ini diambil guna memastikan hak dan kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan dan generasi muda, tetap terakomodasi dalam menghadapi krisis iklim global. (Paramudya)

Berikan Pendapat Anda